• Apr 27, 2016
• kadur

KADUR, 11 April 2016 - Program Desa Broadband Terpadu Kementerian dan Informatika diharapkan berdampak kepada masyarakat baik aspek ekonomi dan kedaulatan negara. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh tim Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) yang berjumlah 4 orang, kepala desa, perangkat desa serta beberapa tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan Fokus Group Discussion. Dalam pertemuan ini tim BBPPKI menjelaskan bahwa skema penyediaan telekomunikasi perdesaan tersebut dapat tetap memiliki beberapa resiko baik teknis, bisnis, maupun politis. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pengelolaan resiko pengembangan desa broadbnad di Indonesia untuk menentukan strategi mitigasi resiko.